MUSI RAWAS, MSN – DPRD Kabupaten Musi Rawas menggelar Rapat Paripurna penandatanganan nota kesepahaman dan penetapan keputusan DPRD terkait Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) yang mencakup 13 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) prioritas.
Rapat yang berlangsung di ruang paripurna DPRD Musi Rawas pada Jumat (2/5/2025) tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Firdaus Cik Olah, S.E., M.I.Kom, dan dihadiri oleh 21 anggota dewan, Wakil Bupati Musi Rawas H. Suprayitno, perwakilan Forkopimda, serta sejumlah kepala OPD.
Dalam laporannya, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Imam Kurniawan, menyampaikan apresiasi terhadap dukungan lintas sektor, baik legislatif, eksekutif, maupun stakeholder lain dalam penyusunan Propemperda 2025.
“Penetapan Propemperda ini merupakan langkah strategis dalam membangun fondasi hukum yang kokoh untuk kemajuan Musi Rawas. Kami berharap OPD pengusul dapat menyiapkan naskah akademik dan data pendukung secara komprehensif,” ujar Imam.
Dari total 13 Raperda yang ditetapkan, Tujuh di antaranya berasal dari Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, sementara enam lainnya merupakan inisiatif DPRD.
Adapun rinciannya diantaranya :
Raperda dari Pemerintah Kabupaten Musi Rawas :
- Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Musi Rawas 2025–2045
- Perubahan atas Perda No. 6/2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029
- Perlindungan Anak
- Atas Perda No. 3/2018 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan LP2B
- Perubahan Kedua atas Perda No. 10/2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Raperda Inisiatif DPRD Musi Rawas :
- Perubahan Perda No. 1/2019 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
- Rencana Umum Penanaman Modal
- Pemberdayaan dan Perlindungan UMKM
- Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup
- Penanggulangan Kemiskinan Daerah
- Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba
Langkah ini diyakini akan menjadi pendorong kuat untuk pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Musi Rawas. Dengan disetujuinya 13 Propemperda ini, DPRD dan Pemkab Musi Rawas menunjukkan komitmen nyata dalam menata regulasi daerah yang adaptif, solutif, dan pro-rakyat. (Adv)
