PPTK : Segala Sesuatu Harus Koordinasi Keatasan
MURATARA, MSN – Pelaksanaan pengadaan dan pelaksanaan dari Belanja jasa kantor lainya, pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Provinsi Sumatera Selatan, tahun anggaran 2016, tidak sesuai.
Hal ini diketahui dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), atas Laporan Keuangan Pemerintah Muratara ditahun 2016.
Didalam LHP Menjelaskan, BAPPEDA Muratara tahun 2016 menganggarkan Belanja jasa kantor lainya, senilai Rp 1,9 miliar, dengan realisai senilai Rp 1,8 miliar, atau 99,34 persen.
Dari nilai belanja jasa kantor lainya tersebut, diantaranya direlisasikan untuk pengadaan Aplikasi e Plinning, dan Pengelolaan Data Perencanaan Pembangunan, serta Pembuatan Video Edukasi Perencanaan di BAPPEDA Muratara, diketahui pelaksanaan yang sudah dikerjakan tidak sesuai ketentuan.
Sekretaris Daerah atau Sekretaris Daerah (Sekda) Muratara, Abdulah Matcik, saat dihubungi melalui telpon genggamnya tidak diangkat, dikirim SMS, belum ada balasan.
Sementara Kepala BAPPEDA Muratara, Erwin Syarif, melalui pesan WA nya mengatakan, dirinya sedang mengikuti Pim II.
“Akan saya jelaskan setelah saya pulang Pim”, katanya melalui pesan WA.
Sementara itu, Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan di BAPPEDA, Ari, saat dihubungi via Hp, dirinya enggan banyak berkomentar, menurutnya segala seuatu dirinya akan koordinasi dengan atasan.
“Segala sesuatu saya harus koordinasi ke atasan, kagek aku salah ngomong jadi gawe”, katanya.
Dirinya membantah kalau pegang kegiatan 1,9, menurutnya dia hanya pegang kegiatan 200 jutaan.
“Saya hanya PPTK, tugas PPK hanya membuat administrasi dan meng SPJ kan, selanjutnya tugas PPK”, katanya.
“Saya klarifikasi kalau saya tidak pegang kegiatan 1,9, saya hanya PPTK kegiatan 200 juta”, ujarnya.
Sayangnya dirinya tidak menjelaskan kegiatan apa yang ia pegang.
Tambahnya, kegiatan Aplikasi e Plinning sudah sesuai, sekarang sudah berjalan dan sudah bisa di input. (Toding/Amsul)
Kategori
Berita Terkait
BPK Temukan Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Muratara Lebih Bayar Ratusan Juta
Muratara•24 Agustus 2024
Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Dipertanyakan
Muratara•15 Maret 2024
APH Diminta Selidiki Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Muratara•6 November 2023