LUBUKLINGGAU, MSN – Maraknya sekolah yang menarik iuran kepada siswa dengan dalih persetujuan komite atau organisasi kesiswaan akhir-akhir ini di Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan, membuat DPRD Kota Lubuklinggau gerah, dan akan memanggil pihak sekolah yang menarik iuran.
Dalam waktu dekat, anggota DPRD Kota Lubuklinggau akan memanggil pihak sekolah yang menarik iuran, Dewan Pendidikan, dan Dinas Pendidikan, guna membahas dan menghentikan kegiatan ini”, tegas Hendi Budiono, anggota DPRD Kota Lubuklinggau, kepada wartawan, Jumat (13/03/2020).
Menurutnya, penarikan iuran kepada siswa sudah tidak boleh dilakukan, karena hampir semua kebutuhan siswa sudah disubsidi oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Dikatakan, disini yang menjadi persoalan penarikan pungutan dan iuran itu banyak sekali dalih pembenaran, dengan “mengarahkan” penarikan itu merupakan keputusan komite dan wali murid, maupun organisasi kesiswaan. Sehingga Kepala Sekolah dan pihak sekolah lainnya, selalu beralasan iuran yang dilakukan merupakan keputusan komite, dan sama sekali bukan kehendak mereka.
“Disini kesannya komite dan organisasi kesiswaan cuma dijadikan alat pembenaran penarikan iuran itu,” ujar anggota Fraksi Bintang Kebangkitan Hati Nurani. “Modus Kolutif penarikan iuran di sekolah-sekolah ini, harus dicegah dan dihentikan,” tegasnya.
Lanjutnya, iuran yang ditarik terkadang tidak logis, dan tidak ada hubungannya dengan peningkatan mutu pendidikan. Seperti mencuat di beberapa media online akhir-akhir ini, masak siswa disuruh urunan bikin gapura dan WC sekolah. Kemudian, ada lagi, hasil rapat organisasi siswa dengan perwakilan siswa, serta keputusan komite, dijadikan dasar untuk menarik dana perpisahan.
“Keputusan siswa itu apa sudah sejalan dengan keinginan orang tua mereka, selaku pihak yang membayar hasil rapat mereka,” cetusnya. “Disini siswa dan wali murid, nyaris tidak ada kekuatan untuk menolak, karena bila vokal, mereka khawatir akan berdampak tidak baik bagi anak-anak mereka,” imbuhnya.
“Kami akan terus memantau persoalan ini, selain itu, peran Pers, LSM, dan masyarakat, sangat dibutuhkan untuk turut melakukan kontrol sosial terhadap masalah ini,” tutupnya. (Meychel)
