MURATARA, MSN – Hampir dipastikan (Komite Olahraga Nasional Indonesia) KONI Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), tidak mengirimkan atletnya dalam Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumsel ke XII yang akan diselengarakan di Kota Prabumulin pada bulan November mendatang. Hal ini diungkapkan Ketua Harian KONI Muratara, Syapran Suprano..
Menurutnya, terancamnya Koni Muratara tak mengirimkan atletnya pada Porprov nanti setelah muncul konflik internal di tubuh Induk Organisasi Olahraga Kabupaten Muratara dengan Bupati dan pihaknya tak mendapat dukungan berupa pendanaan dari Bupati.
“Kami sudah ajukan pendanaan pada Pemerintah Kabupaten Muratara sejak tahun 2018 untuk operasional, pembinaan, try out dan kompetisi, tetapi hanya operasional yang dicairkan, itupun belum sepenuhnya,” ujar Syapran dalam rilis kemarin, (16/9/2019)
Padahal, pihaknya telah menyiapkan 57 atlet dan ofisial dari enam cabor unggulan untuk diterjunkan di ajang olahraga antar Kabupaten/Kota se Sumsel itu. Namun, Bupati tak kunjung mencairkan dana kebutuhan atlet sebesar Rp 1,5 Miliar.
“Justru kita mendapat konfirmasi melalui Kepala Badan Keuangan Daerah, jika Bupati meminta KONI Muratara lebih dulu menggunakan dana operasional tersebut untuk persiapan kompetisi (Porprov Prabumulih),” terang syapran..
Syapran merasa hal ini tak bisa dilakukan, takutnya nanti akan menjadi temuan kesalahan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Persoalan ini sekarang sampai ke telinga Gubernur Sumatera selatan Herman Deru,” paparnya.
Padahal, lanjut Syapran, melalui surat edaran Gubernur yang disampaikan, Bupati/Walikota diminta untuk mendukung dan memberikan dana bagi KONI masing-masing agar bisa ikut berkompetisi pada Porprov mendatang.
“Kalau tidak mendapat dukungan seperti ini, kami akan surati KONI Sumsel dan mundur dari Porprov,” tegas Syapran panggilan akrabnya.
Menurut Syapran, hal ini sangat disayangkan oleh Plt Ketum KONI Sumsel Dhennie Zainal, dan ini akan sangat merugikan jika satu Kabupaten/Kota tidak ikut dalam ajang ini. Dalam persoalan ini, lanjut Syapran, pihak KONI Sumsel akan melakukan koordinasi dengan KONI Muratara dan pihak terkait.
“Dari 17 bendera, tidak mungkin satu bendera tidak berkibar, dan jika diperlukan, kami akan surati Bupati Muratara,” kata Syapran. (Amsul/Rilis)
